Area Identitas
Tipe entitas
Format Nama yang diakui
Sekretariat Negara Republik Indonesia
Pencipta dari 
- Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951 tentang Perubahan Beberapa Pos Tarif Bea Masuk.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.
- Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.
- Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957 tentang Mengubah Undang-Undang darurat Nomor 15 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 62).
- Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Berhadiah Tahun 1959.
- Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Untuk Mengubah Tabaksaccijns-Verordening (Staadsblad 1932 Nomor 560).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 19 Tahun 1950 tentang Tambahan Persediaan Uang Untuk Bank Negara Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1950 tentang Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Peraturan Penghapusan Kantor Urusan Pegawai Yogyakarta dan Jawatan Umum Pegawai Jakarta dan Pembentukan Kantor Urusan Pegawai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutif Propinsi Sumatera Tengah dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah Untuk Sementara Waktu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/ Piatu Dari Para Tentara Angkatan Darat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948); Dari Pemerintah Republik Indonesia; Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1948; Untuk Seluruh Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1951 tentang Jaminan Uang Kertas Bank; Sisa-Sisa Rekening Koran dan Hutang-Hutang Lain dari de Javasche Bank Yang Sekaligus Dapat Ditagih.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1951 tentang Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948; Staatsblad 1949 Nomor 76).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951 tentang Perubahan "Tabaksaccijnsverordening" (Staatsblad 1932 Nomor 560).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun Anggaran 1949.